Pilkades Menumbuhkan Kesadaran Berpolitik Bukan Memburamkannya

Saat ini masyarakat indonesia di sebagian wilayah dipertontonkan dan terlibat dalam demokrasi di level desa. Setelah beberapa bulan yang lalu disibukan dalam konstalasi tingkat nasional.

Alih-alih bukan tambah pintar dan dewasa, dalam berpemilu memilih pemimpin. Masyarakat justru disuguhi dengan atraksi tim sukses atau bahkan calon kades itu sendiri dalam menggapai kemenangan.

Kata kata yang bisa menggambarkan kondisi dilapangan “mereka bahkan melegalkan semua rambu-rambu larangan yang sudah disepakat”. Seperti yang sangat umum adalah bagi-bagi uang dengan nominal beragam tiap desa.

Yang calonnnya banyak modalnya bisa lebih besar dalam bertransaksi suara. Badan pengawas Pilkades yang dalam hal ini dilaksanakan oleh BPD hanya formalitas karena hampir semuanya terlibat transaksi ini.

Calon calon yang bermodal cekak akan sangat sulit untuk menang kecuali memang ada kesadaran kolektif warga yang kemudian menggerakan kemenangan tersebut, dan itu sangat kecil prosentasenya.

Serba Serbi Pilkades

Belum lagi proses menuju Pilkades tidak sedikit yang menjadikannya sebagai boneka saja karena tidak ada yang berani maju. Kasus suami istri yang maju seagai pilkades seharusnya menjadi bahan evaluasi. Sesuatu yang tidak etis dan berkembang dimasyarakat.

Menempatkan orang atau rekan calon kepala desa di berbagai level desa, masih sangat ketara. Baik BPD hingga pengurus RW hingga RT. Jadi sangat terbuka yang namanya kecurangan yang sistematis di tingkat desa.

Lahan basah menjadi rebutan. Yang dimaksud disini apabila suatu desa ada sumber daya alam yang luar biasa besarnya. Maka perusahaan yang berkepentingan akan bersinggungan dengan pemerintahaan desa. Oleh karena itu merekan akan campur tangan apabila ada konflik kepentingan.

Alternative dan Jalan Keluar

Bisa jadi penunjukan kepala desa langsung mengurangi praktek tidak terpuji yang sudah sejak lama terjadi. Tentu dengan mekanisme seadil-adilnya. Bisa melalui lembaga perwakilan desa atau melalui pemerintahan kabupaten tersebut.

Adanya peraturan dan seleksi serta pengawasan yang ketat melibatkan aparat terkait yang lebih profesional. Menerapkan teknologi evoting juga bisa mengurangi kecurangan dalam perhitungan suara.

Penindakan tegas dari praktek yang ada. Berani menerobos budaya negatif yang mendarah daging ini. Membuat kesepakatan bersama masyarakat secara luas dan dipublikasikan.

Yang terakhir barangkali enjadi pertimbangan adalah membatasi wewenang desa yang absolut untuk mengelola semua sumber daya. Yang saat ini menjadi sangat besar karena ada dana desa yang nilainya fantastis untuk tingkat desa. Belum lagi desa yang memiliki sumber daya alam atau industri dan investasi luar yang sangat besar. Tentunya menjadi hidangan lezat bagi para pemburu uang haram.

Kembali Kedesa

Yang terakhir tentu semua kejahatan apapun bentuknya adalah kembali kepada kesadaran masing-masing. Oleh karena ini pemahaman Agama yang benar sangat perlu ditanamkan sejak dini. Tentu dengan prakte kimplementasi yang tidak pandang latar belakang. Saat ini praktek yang kita kenal dengan “korupsi” bisa dilakukan oleh siapapun dari kalangan manapun. Tidak pandang bulu.

Mari jaga Indonesia jaga demokrasi yang bersih dan adil. Semoga opini ini “Pilkades Menumbuhkan Kesadaran Berpolitik Bukan Memburamkannya, ” bisa bermanfaat bagi yang membacanya.